MAKALAH INFLASI

TUGAS PENGANTAR EKONOMI MAKRO

MAKALAH INFLASI

Disusun Oleh :

1.                       Alya Maherka Ekaputri       (B12.2016.03128)

2.                      Nor Lailatul Fitriyah           (B12.2016.03124)

3.                      Irma Kusuma Rosalina         (B12.2016.03207)

4.                      Presya Indriyana                   (B12.2016.03134)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Tahun Ajaran 2016

Universitas Dian Nuswantoro

Kata Pengantar

Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karna berka trahmat dan karunia-Nya Makalah ini dapat diselesaikan tepat waktu.
Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan Makalah ini. Kami menyadari di dalam Makalah ini jauh dari kata sempurna.
Oleh karena itu kami mengharapkan kritikdan saran dari pembaca. Akhir kata kami mengharapkan Makalah Ekonomi Pembangunan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Semarang, 15 Desember 2016

Daftar Isi

BAB I 4

PENDAHULUAN.. 4

1.1 Latar Belakang. 4

1. Pengertian Inflasi 4

2. Jenis-Jenis Inflasi 4

3. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi 5

BAB II 6

PEMBAHASAN.. 6

2.1 Kebijakan Tentang Fiskal 6

2.1.1.        Pengertian Kebijakan Fiskal 6

2.1.2.        Tujuan dari kebijakan fiskal 6

2.1.3.        Kebijakan Fiskal Era  Presiden Jokowi 6

2.1.4.        Kebijakan Fiskal  Era SBY.. 6

2.1.5.  Resiko Fiskal 7

2.2        Kebijakan Moneter. 9

2.2.1.       Pengertian Kebijakan Moneter. 9

2.2.2.        Tujuan Kebijakan Moneter. 9

2.2.3.        Kebijakan Moneter Era Jokowi 9

Ada 5 Paket Kebijakan Sektor Moneter pada Era Jokowi 9

2.2.4.        Kebijakan Moneter SBY.. 10

BAB III 15

KESIMPULAN.. 15

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang

 1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga berlangsung dalam waktu lama yang terjadi hampir diseluruh barang dan jasa.

 2. Jenis-Jenis Inflasi 

Inflasi terbagi atas beberapa pandangan dalam menentukan jenis-jenis atau macam-macam inflasi

a.      Jenis-Jenis Inflasi Berdasarkan Tingkat Keparahannya

• Inflasi Ringan : Pengertian inflasi ringan adalah inflasi yang belum terlalu mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ringan mampu dikendalikan dengan tingkat nilai dibawah 10% per tahun. 
• Inflasi Sedang : Pengertian inflasi sedang adalah inflasi yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat bagi penghasilan tetap dengan tingkat laju inflasi sebesar 10%-30% per tahun. 
• Inflasi Berat : Pengertian inflasi berat adalah inflasi yang mampu mengacaukan perekonomian yang berakibat pada kurangnya minat masyarakat dalam menabung karna bunga bank lebih rendah dari laju angkat inflasi, inflasi berat memiliki laju sekitar 30%-100% per tahun. 
• Inflasi Sangat Berat atau Hiperinflasi : Pengertian inflasi sangat berat adalah inflasi yang telah mengacaukan kondisi perekonomian dan sulit dikendalikan walapun dengan melakukan kebijakan moneter atau kebijakan fiskal dengan laju inflasi diats 100% per tahun.

b.       Jenis-Jenis Inflasi Berdasarkan Penyebabnya

• Demand Pull Inflation atau inflasi permintaan : Pengertian demand pull inflation adalah inflasi yang timbul akibat dari kenaikan permintaan masyarakat
• Cost Push Inflation atau inflasi biaya : Pengertian cost push inflation adalah inflasi yang timbul akibat dari biaya produksi barang dan jasa 

c.        Jenis-Jenis Inflasi Berdasarkan Asal atau Sumbernya

• Inflasi dalam Negeri : Pengertian inflasi dalam negeri adalah inflasi yang terjadi akibat defisit anggaran belanja negara (APBN) sehingga pencetakan uang baru dan gagalnya pasar yang mengakibatkan tingginya harga bahan makanan.
• Inflasi Luar Negeri : Pengertian inflasi luar ngeri adalah inflasi yang disebabkan naiknya harga barang impor yang berasal dari biaya produksi barang di luar negeri yang tinggi atau naiknya tarif impor barang.

d.       Jenis-Jenis Inflasi Berdasarkan Pengaruh terhadap Harga Barang 

• Inflasi Tutup atau (Closed Inflation) : Pengertian inflasi tutup adalah inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga antara satu atau dua barang tertentu.   
• Inflasi Terbuka (Open Inflation) : Pengertian inflasi terbuka adalah inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga semua barang.

 3. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi

1. Tingkat Pengeluaran Agregat yang Melebihi Kemampuan Perusahaan Untuk   Menghasilkan Barang dan Jasa

Tingkat pengeluaran agregat adalah pengeluaran keseluruhan perusahaan. Apabila pengeluaran total perusahaan melebihi kemampuannya dalam menghasilkan barang dan jasa, tentunya akan memicu kenaikan harga barang dan jasa yang dihasilkan tersebut.

2.      Tuntutan Kenaikan Upah dari Pekerja

Seringkali pekerja atau karyawan perusahaan melakukan demo menuntut kenaikan upah. Adanya kenaikan upah karyawan akan menyebabkan biaya produksi barang dan jasa juga meningkat dan pada akhirnya akan meningkatkan harga barang dan jasa tersebut.

3.       Kenaikan Harga Barang Impor

Kenaikan harga barang impor akan membawa pengaruh terhadap harga barang dalam negeri, terlebih lagi apabila barang impor tersebut digunakan sebagai faktor produksi (bahan mentah) untuk memproduksi barang dalam negeri.

4.      Penambahan Penawaran Uang dengan Cara Mencetak Uang Baru

Apabila jumlah uang yang beredar banyak, maka nilai uang akan turun, yang pada akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa.

5.      Kekacauan Politik dan Ekonomi

Hal ini pernah terjadi di Indoneia, yaitu pada tahun 1998. Akibat kekacauan politik dan ekonomi tahun 1998 tersebut, angka inflasi di Indonesia mencapai 70%. Lalu, berapakah angka ideal inflasi?? Menurut Boediono (2008) angka inflasi ideal berkisar antara 3 – 4%

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan Tentang Fiskal

 2.1.1.     Pengertian Kebijakan Fiskal

Implementasi dari bentuk operasional kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah

dalam mengatur keuangan negara. Tujuan Kebijakan Moneter.

 2.1.2.       Tujuan dari kebijakan fiskal

1.      Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi.

2.      Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

3.      Untuk menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi.

       2.1.3.        Kebijakan Fiskal Era  Presiden Jokowi

1.                  Mengurangi pengeluaran negara

2.                  Penghematan pengeluaran pemerintah

3.                  Pengurangan hutang luar negeri

4.                  Menaikan atau mengefektifkan pajak

2.1.4.        Kebijakan Fiskal  Era SBY

1.                  Anggaran devisit atau Kebijakan fiskal ekspansif

            Anggaran devisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus kepada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif .

2.                  Anggaran Surplus atau kebijakan fiskal Kontraktif

            Anggaran Surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar dari pada pengeluarannya. Baiknya politik anggaan surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas untuk menurunkan tekanan permintaan.

3.                  Anggaran Berimbang

            Anggaran Berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggran berimbang yakni terjadi kepastian anggran serta meningkatnya disiplin.

2.1.5.  Resiko Fiskal dikelompokkan dalam empat kategori utama yaitu :

1.      Resiko Ekonomi Makro

Dalam penyusunan APBN indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia dan lifting minyak. Indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Secara umum sumber resiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012 terutama berasal dari dua resiko utama, yakni inflasi dan harga minyak.

a.       Inflasi. Pemerintah memproyeksikan angka inflasi tahun 2012 berkisar antara 3,5-5,5 persen. Sementara itu menurut IMF dalam World Economic Outlook per April 2012, inflasi diperkirakan sebesar 5,85 persen. Angka ini lebih tinggi daripada realisasi inflasi tahun 2010 dan lebih rendah dari proyeksi tahun 2011. Dengan demikian angka proyeksi pemerintah masih sejalan dengan kecendrungan penurunan angka inflasi. Meskipun angka inflasi telah menunjukkan angka penurunan, tetapi resiko tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih cukup tinggi.

b.      Harga Minyak. Pemerintah memerintahkan harga minyak berkisar antara US$ 75 per barel s/d US$95 per barel, angka tersebut sejalan dengan penurunan harga minyak dipasaran dunia.

2.      Resiko Utang Dinamika Ekonomi Makro

Pengelolaan resiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa yang akan mendatang.pada dasarnya resiko utang terdiri dari empat, diantaranya :

a.       Resiko pasar ini terdiri dari resiko nilai tukar, resiko tingkat bunga dan resiko likuiditas yag timbul sebagai akibat dari ketidakpastian kondisi pasar keuangan yang dinamis. Resiko nilai tukar terutama berasal dari utang melalui pinjaman luar negeri, sedangkan resiko tingkat bunga bersumber dari pinjaman luar negeri berbasis LIBOR d\an SBN berbasis SBI 3 bulan.

b.      Sedangkan resiko pembiayaan kembali disebabkan oleh besarnya pembayaran kewajiban utang pada tahun/ periode tertentu.

c.       Resiko operasional

Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh kegagalan pada orang, proses bisnis dan sistem diunit terkait. Sert yang ditimbulkan oleh aspek legal. Resiko ini antara lain dapat berupa gagal bayar akibat kelalaian manusia atau kegagalan sistem yang berdampak pada penurunan sorvereign credit rating.

d.      Resiko Reputasi

Resiko Reputasi merupakan resiko penurunan kredibilitas pengelolaan utang dari sudut pandang investor dan lender yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepastian dan konsistensi penerapan strategi pengelolaan utang.

3.      Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat

Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontijensi pemerintah pusat yang menjadi resiko fiskal bersumber dari pemberian dukungan dan/ atau pinjaman pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, kewajiban yang timbul akibat program pension dan tabungan hari tua pegawai negeri.

4.      Desentralisasi Fiskal

Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia. dalam hal pelaksanaanya, penerapan kebijakan ini selain menghasilkan hal-hal positif sebagaimana yang diharapkan ternyata juga berpotensimenimbulkan resiko fiskal. Resiko Fiskal  dari desentarlisasi fiskal diantaranya, bersumber dari kebijakan pemekaran daerah, tunggakan pemerintah daerah atas pengembalian penerusan pinjaman dari luar negeri dan rekening pinjaman daerah serta pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.

2.2       Kebijakan Moneter

 2.2.1.       Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Di Indonesia kedudukan bank sentral di wakili oleh BI (Bank Indonesia).

 2.2.2.       Tujuan Kebijakan Moneter

1.      Stabilitas harga

2.      Pertumbuhan ekonomi

3.      Perluasan kesempatan kerja (high employment)

4.      Keseimbangan neraca pembayaran

5.      Stabilitas financial markets

6.      Stabilitas pasar valuta asing

2.2.3.   Kebijakan Moneter Era Jokowi

Ada 5 Paket Kebijakan Sektor Moneter pada Era Jokowi

1)        Memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor riil sisi suplai perekonomian

2)        Memperkuat stabiliasi nilai tukar rupiah

3)        Memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah

4)        Memperkuat pengelolaan suply dan demand valas

5)        Mengambil langkah-langkah lanjutan untuk pendalaman pasar uang

 Keterangan Tentang Kebijakan Sektor Moneter Era Jokowi

Presiden Joko Widodo menyatakan paket kebijakan ekonomi akan terus digulirkan pemerintah hingga jumlahnya mencapai ratusan. Dalam dua bulan (September-Oktober) sudah lima paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Pemerintah ingin memberikan pesan yang kuat mengenai keseriusan mengatasi krisis ekonomi global dan perlambatan perekonomian domestik.

Paket kebijakan ekonomi yang perta]ma dikeluarkan pada 9 September 2015. Pada paket jilid pertama ini pemerintah menitikberatkan kebijakan deregulasi untuk menggerakkan sektor riil dalam mengantisipasi dampak krisis global dan melindungi masyarakat yang berpendapatan rendah.

2.2.4.               Kebijakan Moneter SBY

                        Kebijakan moneter akan secara konsisten dilakukan dengan mengacu kepada Inflation Targeting Framework (ITF). Meskipun demikian, pelaksanaan dari ITF tersebut akan dilakukan dengan tetap mengupayakan keseimbangan yang optimal antara mempertahankan kestabilan harga, menjaga ketenangan pasar keuangan, mengawal integritas sistem, dan menggairahkan sektor riil. Guna mendukung implementasi ITF, maka langkah-langkah penyempurnaan kebijakan moneter di tingkat operasional juga akan terus dilakukan.  Kebijakan moneter mengenai 5 (lima) aspek penting: kebijakan penguatan stabilitas moneter, kebijakan mendorong peran intermediasi perbankan, kebijakan meningkatkan ketahanan perbankan, penguatan kebijakan makro prudensial, dan penguatan fungsi pengawasan.

• Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2004-2011

Dari tabel dibawah ini dapat kita lihat bahwa perkembangan inflasi Indonesia dari tahun 2004–2011 sangat fluktuatif namun begitu secara keseluruhan memiliki tren yang positif. Pada tahun 2004 inflasi di Indonesia sebesar 6,4 % . Berdasarkan data statistik yang di peroleh  dari BPS di Indonesia bahwa perkembangan laju inflasi mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2011, pada tahun 2004  IHK meningkat menjadi 792,09 persen dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 5,1 persen (629,90). Hal ini disebabkan oleh naiknya inflasi pada tahun 2004 dengan angka 6,4 persen.  Pada akhir tahun 2004 tepatnya tanggal 26 Desember 2004, terjadi musibah gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sebagian Sumatera.  Sehingga ini merupakan musibah yang dialami oleh bangsa Indonesia karena kerusakan yang ditimbulkan amat parah oleh bencana tersebut.

Dampak dari bencana tersebut sangat berperpengaruh terhadap meningkatnya laju inflasi hingga berlanjut pada tahun 2005, yang kemudian menimbulkan kebijakan menaikkan harga BBM 1 Oktober 2005, dan sebelumnya Maret 2005, yang ternyata berimbas pada situasi perekonomian tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan SBY-JK memang harus menaikkan harga BBM dalam menghadapi tekanan APBN yang makin berat karena lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong tingkat inflasi Oktober 2005 mencapai 8,7% (MoM) yang merupakan puncak tingkat inflasi bulanan selama tahun 2005 dan akhirnya ditutup dengan angka 17,1% per Desember 30, 2005 (YoY). Penyumbang inflasi terbesar adalah kenaikan biaya transportasi lebih 40% dan harga bahan makanan 18%.Core inflation pun naik menjadi 9,4%, yang menunjukkan kebijakan Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas moneter menjadi tidak sepenuhnya efektif.

Inflasi yang mencapai dua digit ini jauh melampaui angka target inflasi APBNP II tahun 2005 sebesar 8,6%. Inflasi sampai bulan Februari 2006 (YoY) masih amat tinggi 17,92%, bandingkan dengan Februari 2005 (YoY) 7,15% atau Februari 2004 (YoY) yang hanya 4,6%. Efek inflasi tahun 2005 cukup berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menjadi referensi suku bunga simpanan di dunia perbankan.

Kelebihan dan kekurangan perkembangan ekonomi di pemerintahan SBY diantaranya :

Kelebihan :

• Harga BBM diturunkan hingga 3 kali (2008-2009), pertama kali sepanjang sejarah.
• Perekonomian terus tumbuh di atas 6% pada tahun 2007 dan 2008, tertinggi setelah orde baru.
• Cadangan devisa pada tahun 2008 US$ 51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah.
• Menurunnya Rasio hutang negara terhadap PDB terus turun dari 56% pada tahun 2004 menjadi 34% pada tahun 2008.
• Pelunasan utang IMF.
• Terlaksananya program-program pro-rakyat seperti: BLT, BOS, Beasiswa, JAMKESMAS, PNPM Mandiri, dan KUR tanpa agunan tambahan yang secara otomatis dapat memperbaiki tinggkat ekonomi rakyat.
• Pengangguran terus menurun. 9,9% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008.
• Menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008.
• Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.
• Perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona Eropa

Kelemahan      :

• Jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah yakni mencapi 1667 Triliun pada awal tahun 2009 atau 1700 triliun per 31 Maret 2009. Inilah pembengkakan utang terbesar sepanjang sejarah.
• Tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15% pada tahun 2006 .menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya public.
• Konsentrasi pembangunan di awal pemerintahannya hanya banyak berpusat di aceh, karena provinsi aceh telah di porak porandakan oleh bencana alam stunami pada tahun 2004.
• Masih gagalnya pemerintah menghapuskan angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini.
• Dianggap belum mampu menyelesaikan masalah bank CENTURY

A.Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)


a.Terdapat  5 ciri khas Sistem Ekonomi yaitu:
1.Peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan-perusahaan negara  dan perusahaan-perusahaan swasta. Semua bentuk badan usaha didasarkan pada azas kekeluargaan dan prinsip harmoni dan bukan pada azas kepentingan pribadi danprinsip konflik kepentingan.
2.Memandang manusia secara utuh. Manusia bukan semata-mata homooikonomikustetapi  juga social man   and religious man, dan sifat manusia terakhir ini dapat dikembangkan setaraf dengan sifat yang pertama sebagai motor penggerak   kagiatan duniawi (ekonomi).
3.Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau kemerataan sosial.
4.Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh.
5.Dari segi kelembagaan yuridis, Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dalam mencapai tujuannya selalu didasarkan pada hukum (oleh karena Republik Indonesia adalah suatu negara hukum) dan melaksanakan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang menjadi dasar dan tujuan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila mempunyai cita-cita positif dan negative.

b. Pada pemerintahan SBY kebijakan yang dilakukan :
1. Mengurangi subsidi Negara Indonesia, atau menaikkan harga Bahan Bahan Minyak (BBM), kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan,
2.Kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik.
3.Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009.Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 5,5-6 persen pada 2010 dan meningkat menjadi 6-6,5 persen pada 2011. Dengan demikian prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula.
4.Pemulihan ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan sektor eksternal perekonomian Indonesia. Kinerja ekspor nonmigas Indonesia yang pada triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi yakni mencapai sekitar 17 persen dan masih berlanjut pada Januari 2010.Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang Negara.Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap persepsi dunia mengenai Indonesia.

c. Keberhasilan Pemerintahan SBY :
1.Melihat kepemimpinan SBY maka dapat di lihat pemberantasan korupsi lebih serius dilakukan dan jika suatu bangsa dijangkiti penyakit korupsi maka bangsa tersebut tidak akan bisa maju baik secara ekonomi dan budayanya jadi kami memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan SBY dan semoga bangsa ini akan segera merdeka, yaitu merdeka dari cengkraman para koruptor yang mengerogoti bangsa ini perlahan tapi pasti.
2.SBY masih jauh lebih baik dari pemimpin sebelumnya, daripada pemimpin yang menjual asset-aset negara. Namun karena terlalu complicatednya masalah di negara kita maka tidak semua masalah bisa terselesaikan. Hal ini karena pendeknya usia kepemimpinan dinegara kita. Kalau dihitung 1 tahun untuk promosi, 3 tahun untuk memimpin, 1 tahun promosi kembali untuk pilpres. Maka itu semua sangat singkat.
3.Pemberantasan korupsi oleh KPK cukup baik : Menurut kami sosok SBY sudah cukup mampu menangani kondisi bangsa Indonesia saat ini. Pada masa kepemimpinan beliau ini korupsi diberantas tanpa pandang bulu.
4.Angka Produk Domestik Bruto (PDB-) yang terus meningkat, pada tahun 2014 ini mencapai Rp 9,084 triliun. Sementara cadangan devisa mencapai 124,6 miliar dolar AS. Adapun rasio utang pemerintah terhadap PDB mengalami penurunan hampir 60 persen dari tahun-tahun sebelumnya, dan sekarang menjadi 23 persen. Rasio utang terhadap PDB Indonesia ini berada pada urutan paling rendah dibanding Tiongkok, Italia, Inggris, AS, dan Jerman.
5.Pencapaian lainnya adalah rasio utang luar negeri yang terus menurun 70 persen lebih, dari 27,8 persen menjadi 7,8 persen. APBN kita juga meningkat empat kali lipat. Pendapatan per kapita selama 10 tahun terakhir meroket tajam menjadi 3.049,1 dolar AS. Di antara negara-negara G20 Indonesia  berada pada urutan kedua setelah Tiongkok.
6.Dari segi penanggulangan kemiskinan, sebanyak 5,23 persen penduduk Indonesia keluar dari kemiskinan, sehingga sekarang angka kemiskinan berada pada angka 11,47 persen. Perlindungan sosial terhadap warga miskin seperti Raskin dan BLSM. Kemudian, 3,6 persen penduduk Indonesia sudah keluar dari pengangguran, dan sekarang berkisar di angka 6,3 persen. Nilai ekspor naik hampir tiga kali lipat. Peningkatan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen.

d.Permasalahan Dalam Pemerintahan SBY :
1.Pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Walaupun Jakarta identik dengan vitalitas ekonominya yang tinggi dan kota-kota besar lain di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, masih banyak warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.
2.Masalah dalam kasus Bank Century yang sampai saat ini belum terselesaikan bahkan sampai mengeluarkan biaya 93 miliar untuk menyelesaikan kasus Bank Century ini.
B.Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)
a.Kebijakan Jokowi dalam segi ekonomi :
1.Kebijakan penyelamatan ekonomi tahap I yang berfokus pada tiga hal besar, yakni meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Menurut Jokowi, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sebelumnya telah melakukan upaya stabilisasi fiskal dan moneter, termasuk di dalamnya adalah pengendalian inflasi. Sinergi kebijakan ini dilakukan guna menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi, antara lain dengan mendorong percepatan belanja pemerintah dan juga melakukan langkah-langkah penguatan neraca pembayaran.
2.Melindungi masyarakat dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Antara lain dengan memberdayakan usaha mikro dan kecil dengan menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) dengan tingkat suku bunga yang rendah. Bunga KUR yang dulunya 22-23 persen (diturunkan) menjadi 12 persen. Untuk mendorong pembangunan infrastruktur di desa, lanjut presiden, pemerintah juga mengupayakan percepatan pencairan dan penyederhanaan pemanfaatan dana desa.
3.Kebijakan ekonomi tambahan untuk meningkatkan daya saing industri, mempercepat proyek-proyek strategis nasional, dan mendorong investasi di sektor properti. Untuk mendorong daya saing industri, Jokowi menyebutkan terdapat 89 peraturan dari 154 regulasi yang sifatnya menghambat daya saing industri akan dirombak. kebijakan deregulasi ini diharapkan presiden dapat menghilangkan tumpang tindih aturan dan duplikasi kebijakan. Terkait percepatan proyek strategis nasional, Jokowi memastikan pemerintah akan menghilangkan berbagai hal yang selama ini menyumbat pelaksanaannya.
4.Pemerintah akan mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah serta membuka peluang investasi yang lebih besar di sektor properti.Ia ingin menekankan di sini bahwa paket kebijakan ekonomi ini bertujuan untuk menggerakkan kembali sektor riil kita yang akhirnya memberikan fondasi pelompatan kemajuan perekonomian kita ke depannya.
b.Keberhasilan Dalam Pemerintahan Jokowi :
1.Keberhasilan menuntaskan pembangunan jalan tol "Palikanci" yang telah berhasil menguraikan kemacetan lalu lintas di wilayah Jawa selama ini, pembangunan jalan tol Kalimantan Timur-Kalimantan Barat yang juga sedang berlangsung, pembangunan monorail di Jakarta, pembangunan sejumlah lokasi tol laut, "pemangkasan" waktu dwelling time, memerintahkan pencabutan izin perusahaan-perusahaan pembakar lahan dan hutan dan lain-lain.
2.Gerakan Hemat Anggaran
Gerakan Hemat Presiden Jokowi dipuji media Vietnam. Bahkan, media tersebut menyebut, gagasan sang presiden tersebut layak diadopi oleh 10 Negara Asean bahkan dunia.Sebuah artikel yang dikutip blog politikerja dari Vietnamnews, menyebutkan insiatif gerakan hemat dengan menyediakan makanan jalanan seperti singkong, jagung dan kue ubi kukus kue  pada pertemuan, merupakan inisiatif pemimpin yang baru terpilih Joko Widodo.
3.Menghapus Dana Bantuan Sosial
Presiden Jokowi sudah memberikan instruksi kepada Menteri Dalam Negeri untuk menghapus dana bantuan sosial (bansos). Penghapusan anggaran bansos, dimulai saat evaluasi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
4.Presiden Joko Widodo juga melakukan reshuffle kabinet terhadap para menterinya yang 'lamban' bekerja dan diyakini reshuffle kabinet tidak akan berhenti dilakukan Jokowi sebagai langkah punish and reward serta evaluasi terus menerus.
c.Permasalahan Dalam Pemerintahan Jokowi :
Direktur Ekesekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan :
1.Sebanyak 37,2 persen masyarakat menganggap bahwa masalah ekonomi menjadi masalah paling penting selama setahun ini. Angka tersebut jauh meninggalkan masalah sulitnya lapangan pekerjaan yang menduduki peringkat kedua dengan 13,3 persen.
2.Harga kebutuhan pokok mahal dengan 12,3 persen. Masalah korupsi hanya mendapatkan 12,3 persen suara dan duduk di peringkat empat masalah penting di Indonesia.
3.Masalah kemiskinan (3,7 persen) dan mahalnya harga bahan bakar minyak (0,7 persen).
4.Perombakan kabinet dinilai tak memenuhi harapan publik. "Tingkat kepuasan terendah yang dipilih publik ditujukan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
5.Dengan 4,3 persen, masyarakat menganggap bahwa Jokowi-JK gagal karena meningkatkan harga bahan bakar minyak. Di peringkat ketiga ada kegagalan pemerintah dalam menjaga nilai tukar rupiah.
6.7,4 persen masyarakat menganggap bahwa melemahnya nilai tukar rupiah sebagai kegagalan pemerintah.
7.Puncaknya, mayoritas masyarakat menganggap bahwa keadaan ekonomi nasional saat ini masuk kategori buruk, meski tidak sangat buruk. 60,1 persen masyarakat memilih bahwa ekonomi nasional Indonesia buruk dan hanya 7,7 persen yang mengatakan ekonomi nasional baik

BAB III

KESIMPULAN

Inflasi adalah kenaikan harga berlangsung dalam waktu lama yang terjadi hampir diseluruh barang dan jasa.

Kebijakan Moneter adalah Kebijakan pemerintah melalui bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam rangka mengendalikan perekonomian. Di Indonesia kedudukan bank sentral di wakili oleh BI (Bank Indonesia).

Kebijakan Fiskal adalah Implementasi dari bentuk operasional kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mengatur keuangan negara. Tujuan Kebijakan Moneter